Halaman
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
105
POLITIK LUAR NEGERI
INDONESIA
Tujuan Pembelajaran:
Kamu akan mempelajari peranan politik luar negeri Indonesia dalam
era globalisasi. Bab ini berisi uraian tentang politik luar negeri
Indonesia yang bebas aktif dan peranan politik luar negeri Indonesia
dalam percaturan internasional.
IV
Bab
www.stweb.ait.ac
Bab IV ~ Politik Luar Negeri Indonesia
106
Kata Kunci:
Politik luar negeri, bebas aktif, globalisasi, hubungan
internasional, kepentingan nasional
Peta Konsep:
Renungan:
Bangsa Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas
dan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Prinsip ini
diabdikan untuk kepentingan nasional. Apakah kamu telah memahami
pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam
percaturan internasional?
Era sekarang ini disebut sebagai era globalisasi karena dunia ini seolah-
olah merupakan satu kesatuan. Di belahan dunia yang satu seseorang,
dapat dengan mudah berkomunikasi dengan seseorang yang tengah
berada di belahan dunia yang lain. Kamu bisa menyaksikan Olimpiade
Atlanta di kota Atlanta Amerika Serikat lewat siaran langsung TV. Kamu
dapat melihat persis seperti yang bisa disaksikan oleh orang-orang di
tempat kejadian. Lewat internet, kamu bisa menemukan berbagai ragam
informasi dari belahan dunia manapun. Oleh karena itu, kerja samaantar
bangsa, serta politik luar negeri suatu negara menjadi sangat penting.
Politik Bebas Aktif
Peranan Indonesia
dalam percaturan
internasional
Politik Luar Negeri
Indonesia
Memahami peran
politik luar negeri
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
107
Gambar 4.1 Kantor Kedutaan Negara Sahabat di Jakarta
A. Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas dan
Aktif
1. Setiap Negara Membutuhkan Negara Lain
Tahukah kamu mengapa suatu negara membutuhkan kerja
sama dengan negara lain? Sebab tidak ada satu negara pun di jaman
modern ini yang dapat mencukupi segala macam kebutuhannya
sendiri. Negara-negara modern pasti membutuhkan negara lain.
Karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, negara-negara
modern melakukan kerja sama dengan negara lain.
Dalam melakukan kerja sama dengan negara lain inilah
diperlukan politik luar negeri. Dengan tujuan agar dapat saling
menguntungkan. Berikut ini adalah beberapa alasan perlunya kerja
sama antarnegara:
1.
setiap bangsa tidak hidup sendiri, tetapi bertetangga dengan
bangsa-bangsa lain;
2
.
setiap bangsa ada saling ketergantungan dengan bangsa lain;
3.
di era globalisasi ini negara yang tidak menjalin hubungan
dengan negara lain akan tertinggal;
4.
setiap negara memiliki sumber-sumber kekayaan yang
berbeda dengan negara lain;
5.
untuk memacu pertumbuhan ekonomi masing-masing
negara;
6.
untuk menciptakan saling pengertian antar bangsa.
Jika di atas telah diuraikan alasan kerja sama, apa
sesungguhnya tujuan kerja sama antar negara itu? Berikut ini adalah
yang menjadi tujuan kerja sama antarnegara:
1.
memacu pertumbuhan ekonomi masing-masing negara;
2.
menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh
rakyatnya;
www.kln.gov
Bab IV ~ Politik Luar Negeri Indonesia
108
3.
menciptakan saling pengertian antar bangsa/negara;
4
.
mempererat hubungan persahabatan antar bangsa;
5.
membina dan menegakkan perdamaian dunia.
Kerja sama antarnegara dapat terjadi antara dua negara saja,
juga dapat terjadi antar lebih dari dua negara. Kerja sama yang
diadakan hanya oleh dua negara ini dapat dikatakan sebagai kerja
sama bilateral. Kerjasama tersebut melibatkan lebih dalam dua
negara adalah kerja sama multilateral.
Gambar 4.2 Kantor Kedutaan RI Di Negara Sahabat
2. Politik Luar Negeri Indonesia
Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan untuk
mengatur hubungan dengan negara lain yang berpijak kepada
kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia,
politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah
Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan
dengan negara lain.
Jadi, politik luar negeri Indonesia tidak lain adalah bagian dari
politik nasional yang. hal tersebut merupakan penjabaran dari cita-
cita nasional dan tujuan nasional negara Indonesia.
3. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia
Politik luar negeri Indonesia berpijak pada landasan-landasan
sebagai berikut:
a
.
Landasan ideologis
Landasan ideologis adalah Pancasila, bahwa bangsa Indonesia
mengakui semua manusia sebagai ciptaan T
uhan. Manusia yang
mempunyai martabat yang sama, tanpa memandang asal-usul
keturunan, menolak penindasan manusia atas manusia atau
penghisapan oleh bangsa lain, menempatkan persatuan dan
www.ranesi.com
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
109
kesatuan, menunjukkan bangsa Indonesia yang memiliki sifat
bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan menunjukkan
pandangan yang menginginkan terwujudnya keadilan sosial dengan
mengembangkan perbuatan y
ang luhur
, mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan.
b.
Landasan Konstitusional
1)
Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang menyatakan:
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusian dan perikeadilan.
2)
Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan
bahwa: “....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial ....”
3)
Pasal-pasal UUD 1945:
a)
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat (1));
b)
Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat
(1));
c)
Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat
(2));
d)
Presiden menerima penempatan duta negara lain
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat (3)).
4)
Landasan Operasional
a)
Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri;
b)
Kebijakan presiden dalam bentuk keputusan presiden;
c)
Kebijakan menteri luar negeri yang membentuk
peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.
Gambar 4.3 Presiden Menerima Duta Besar Negara Sahabat
www.presidensby.com
Bab IV ~ Politik Luar Negeri Indonesia
110
4. Asas Politik Luar Negeri Indonesia
Asas politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas
artinya tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada
dasarny
a tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Aktif
artinya tidak pasif atas kejadian-kejadian internasional melainkan
aktif menjalankan kebijakan luar negeri. Aktif dalam arti ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
5. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia
Ada tiga hal pokok yang menjadi tujuan politik luar negeri Indonesia,
yaitu:
a.
mempertahankan kemerdekaan dan menghapuskan segala
bentuk penjajahan;
b .
memperjuangkan perdamaian yang abadi;
c.
memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang
berkeadilan.
Sejak bangsa Indonesia berjuang untuk melepaskan belenggu
penjajahan dari Belanda, cita-cita Bangsa Indonesia tidak terlepas
kepada pencapaian kemerdekaan. Pemimpin-pemimpin
pergerakan nasional dengan tegas menyatakan: Indonesia merdeka
dan berdaulat hanyalah merupakan sarana, suatu alat untuk
mencapai susunan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh
Rakyat Indonesia. Untuk mengejar serta melaksanakan cita-cita
nasional itu perlu adanya kerja sama dan hubungan yang baik
dengan bangsa-bangsa yang lain di seluruh dunia. Hal-hal inilah
yang merupakan titik tolak politik luar negeri Indonesia.
Berlatihlah menjawab pertanyaan berikut ini.
1.
Mengapa negara-negara di dunia melakukan kerja sama
antarnegara?
2.
Jelaskan landasan ideologis politik luar negeri Indonesia!
3.
Apa tujuan politik luar negeri Indonesia?
4.
Sebutkan salah satu landasan operasional politik luar negeri
Indonesia!
5.
Apa yang kamu ketahui tentang politik luar negeri suatu negara?
Jago Berlatih
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
111
Isilah pernyataan berikut ini dengan pilihan isian yang sesuai
sebagaimana yang tersedia pada kolom paling kanan!
B. Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam
Percaturan Internasional
Kebebasan Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri
dibuktikan oleh peningkatan hubungan regional dan internasional sebagai
berikut:
Gambar 4.4 Gedung Markas PBB di New York Amerika Serikat
No
Pernyataan
1
2
3
4
5
Isian
Negara-negara ... pasti melakukan kerjasama
dengan negara lain
UUD 1945 merupakan landasan .... politik luar
negeri Indonesia
Salah satu ... politik luar negeri Indonesia
adalah mewujudkan perdamaian abadi
Bebas aktif adalah ... politik luar negeri
Indonesia
Politik luar negeri Indonesia untuk
mewujudkan salah satu ..... nasional
bebas aktif
modern
cita-cita
konstitusional
www.id.wikipedia.com
Bab IV ~ Politik Luar Negeri Indonesia
112
1. Indonesia Masuk PBB
Pada tanggal 28 September 1950 Indonesia resmi diterima
sebagai anggota PBB, dan tercatat sebagai anggota yang ke-60. Banyak
manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia semenjak menjadi anggota
PBB. Berbagai bantuan dan jasa baik PBB telah dinikmati bangsa
Indonesia:
a
.
PBB turut berperan menyelesaikan pertikaian Indonesia-
Belanda dalam perang Kemerdekaan (1945-1950) dengan
mengirimkan KTN dan UNCI;
b
.
PBB berjasa menyelesaikan pengembalian Irian Barat ke
pangkuan RI dengan mengirim misi UNTEA;
c.
PBB banyak memberikan bantuan dalam bidang ekonomi,
sosial, dan budaya melalui IMF, IBRD, UNESCO, WHO dan
sebagainya.
Gambar 4.5 Konferensi Asia Afrika Bandung 1955
2. Konferensi Kolombo
Dilaksanakan di Kolombo, Srilanka pada 28 April-2 Mei 1954.
Dalam konferensi ini, Indonesia melontarkan perlunya diadakan KAA.
Usul Indonesia itu diterima serta mendapat dukungan dari peserta
Konferensi Kolombo tersebut. Hasil konferensi merekomendasikan:
1.
Indocina harus dimerdekakan dari penjajahan Perancis;
2
.
menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko;
3.
menyetujui diadakannya KAA.
3. Konferensi Pancanegara (Bogor)
Untuk merealisasikan tugas yang dibebankan kepada Indonesia,
maka dilakukanlah pendekatan diplomatik kepada 18 negara di
Asia
dan
Afrika. Hasilnya semua negara mendukung diadakannya KAA
dan Indonesia sebagai tuan rumahnya.
www.asianafrican_museum.com
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
113
Akhirnya pada tanggal 28-29 Desember 1954, peserta Konferensi
Kolombo diundang untuk hadir di Konferensi Bogor
. T
okoh penting
yang hadir adalah:
1.
Mr. Ali Sastroamidjojo (Indonesia);
2.
Pandit Jawaharlal Nehru (India);
3.
Mohammad Ali (Pakistan);
4.
U Nu (Birma);
5.
Sir John Kotelawala (Srilanka).
4. Konferensi Asia Afrika (KAA)
Diselenggarakan tanggal 18-24 April 1955. Dari 30 negara yang
diundang, 29 negara hadir
, terdiri dari 23 negara Asia dan 6 negara
Afrika. Satu negara tidak hadir yaitu Federasi Afrika Tengah (Rhodesia
dan Nyasa) yang tengah dilanda pergolakan politik.
a.
Tujuan Konferensi Asia Afrika (KAA)
1)
mewujudkan kerja sama antar bangsa Asia dan Afrika
;
2)
meningkatkan kerja sama sosial, ekonomi, kebudayaan
Asia Afrika;
3)
membicarakan permasalahan kedaulatan nasional,
rasialisme, dan kolonialisme;
4)
meningkatkan peran negara Asia Afrika dalam
menujudkan perdamaian dunia.
b .
Kesepakatan KAA (Dasa sila Bandung)
1)
menghornmati HAM seperti yang termuat dalam
Piagam PBB;
2)
menghormati kedaulatan, integritas territorial semua
mbangsa;
3)
mengakui persamaan semua ras dan bangsa;
4)
tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam
negeri negara lain;
5)
menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahakan
diri;
6)
tidak melakukan tekanan terhadap negara lain;
7)
tidak melakukan agresi terhadap wilayah negara lain;
8)
menyelesaikan perselisihan internasional dengan jalan
damai;
9)
meningkatkan kerjasama negara-negara Asia-Afrika;
10) menghormati hukum internasional.
Bab IV ~ Politik Luar Negeri Indonesia
114
Gambar 4.6 Pidato Bung Karno pada KAA di Bandung
c.
Manfaat KAA Bagi Indonesia
1)
Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat ke
pangkuan Indonesia mendapat dukungan dari negara-
negara Asia-Afrika.
2)
Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan
Indonesia mulai diikuti negara-negara yang tidak
masuk Blok Barat dan Blok Timur.
d.
Manfaat KAA Bagi Negara Asia Afrika
1)
Perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk
memperoleh kemerdekaan semakin meningkat;
2)
Kedudukan bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam
percaturan politik dunia mulai diperhitungkan;
3)
Meningkatnya kerja sama antar negara Asia-Afrika,
dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
e.
Manfaat KAA bagi Dunia
1)
Ketegangan dunia menjadi agak berkurang;
2)
Politik rasialis (diskriminasi warna kulit) mulai
berkurang;
3)
Negara-negara penjajah mulai melepaskan daerah
jajahannya.
Konferensi Asia Afrika berhasil menggalang
solidaritas di antara bangsa-bangsa Asia-Afrika. Dasa
sila Bandung telah membakar semangat dan
menambah kekuatan moral para pejuang Asia-Afrika
yang tengah memperjuangkan kemerdekaannya.
Sebelum diselenggarakan KAA, hanya ada lima negara
Afrika yang merdeka, yaitu Ethiopia, Mesir, Libya,
Liberia, dan Afrika Selatan. Sejak KAA sampai tahun
1965, tercatat sebanyak 33 negara Afrika memperoleh
kemerdekaannya.
imageshack.com
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
115
Gambar 4.7 Tokoh Penggagas Gerakan Non Blok Soekarno, Yosep Broz Tito,
Gamal abdul Nasser, Jawaharlal Nehru, Nkrumah
5. Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok
Pasca Perang Dunia II muncul dua blok raksasa dunia, yaitu
Blok Barat dan Blok timur
. Blok Barat y
ang berhaluan liberalis dan
kapitalis dipimpin Amerika serikat, dengan angotanya Inggris,
Perancis, Belanda, Italia, Jerman Barat, Kanada, Belgia, Australia,
Norwegia, Turki, Yunani, dan Portugal. Blok Timur yang berhaluan
komunis dipimpin Uni Soviet dengan anggota, seperti Polandia,
Jerman Timur, Hongaria,Bulgria, Rumania, Cekoslowakia, dan Albania.
Blok Barat dan Blok timur selalu terlibat dalam ketegangan yang
berlanjut pada “perang dingin”. Ketegangan tersebut disebabkan
adanya perbedaan ideologi, saling berlomba senjata nuklir,
pembentukan pakta militer yang dapat mengancam perdamaian dan
keamanan dunia.
Untuk meredakan ketegangan di antara dua blok, negara-negara
yang cinta damai mengupayakan berbagai pertemuan dengan tujuan
untuk mencari solusi terbaik guna mewujudkan perdamaian dan
keamanan dunia. Gerakan Non Blok merupakan wadah negara-negara
yang tidak menjadi anggota Blok Barat maupun Blok Timur. Gerakan
Non Blok ikut aktif berperan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa
Internasional. Negara-negara Non Blok tidak ingin dijadikan objek
kepentingan dua raksasa dunia dalam pergolakan politik internasional.
Negara-negara Non Blok tidak mau diombang-ambingkan dua ideologi
raksasa yang sedang berlomba berebut pengaruh.
www.wiki.polewka.com
Bab IV ~ Politik Luar Negeri Indonesia
116
T
okoh-tokoh y
ang dianggap sebagai pemrakarsa berdirinya Non
Blok adalah:
1. Presiden Soekarno (Indonesia);
2. Presiden Yosep Broz Tito (Yugoslavia);
3. Presiden Gamal abdul Nasser (Mesir);
4. Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India);
5. Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana).
6. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia
Pada tahun 1963-1964 terjadi konfrontasi antara Indonesia dan
Malaysia, yang bermula dari pembentukan Federasi Malaysia. Gagasan
pembentukan Federasi Malaysia pertama kali dilontarkan Perdana
Menteri Malaysia, T
engku
Abdul Rachman pada 27 Mei 1961.
Menurutnya, federasi yang akan dibentuk terdiri dari Malaysia,
Singapura, Serawak, dan Sabah. Pembentukan Federasi Malaysia ini
dianggap Indonesia seabagai proyek neokolonialisme Inggris yang
membahay
akan revolusi Indonesia. Akibatnya, pada tanggal 17
September 1963 hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia
terputus.
7. Indonesia Keluar dari PBB
Ketika konfrontasi Indonesia dan Malaysia berlangsung, Malaysia
dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Indonesia jelas tidak menyetujui pencalonan itu. Selanjutnya, Malaysia
terpilih sebagai anggota tidak tetap Dew
an Keamanan PBB.
Akhirnya,
sebagai protes sejak 7 Januari 1965 presiden Soekarno menyatakan
Indonesia keluar dari PBB. Peristiwa keluarnya Indonesia dari PBB
merupakan puncak keterkucilan Indonesia dari pergaulan
Internasional.
Gambar 4.8 Suasana Sidang di PBB
www.presiden.ri.id
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
117
8. Indonesia Kembali menjadi Anggota PBB
Sejak keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia praktis terkucil
dari pergaulan Internasional. Kenyamanan dan kebersamaan hidup
dengan bangsa lain tidak dapat dirasakan lagi. Begitu pula
pembangunan negara menjadi terhambat sehingga berakibat pada
kesengsaraan rakyat. Menyadari adanya kerugian itu, maka Indonesia
memutuskan untuk masuk kembali menjadi anggota PBB. Pada
tanggal 28 September 1966 kembali masuk menjadi anggota PBB juga
sebagai anggota yang ke-60. Tindakan Indonesia ini mendapat
dukungan dari
Aljazair
, Filipina, Jepang, Mesir, Pakistan, dan Thailand.
Gambar 4.9 Penandatanganan Pemulihan Hubungan RI dan
Malaysia
9. Menghentikan Konfrontasi dengan Malaysia
Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dianggap tidak sesuai
dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tindakan ini amat
merugikan kedua belah pihak. Hubungan sebagai negara tetangga
terputus. Tindakan saling bermusuhan ini harus segera diakhiri. Oleh
karena itu, pemerintah Indonesia berniat melakukan normalisasi
hubungan Indonesia dengan Malaysia.
Upaya merintis normalisasi hubungan dimulai dengan
diselenggarakannya perundingan di Bangkok 29 Mei -1 Juni 1966.
Indonesia di w
akili Menlu
Adam Malik dan Malaysia diwakili Perdana
Menteri Tun Abdul Razak. Sebagai tindak lanjut pertemuan Bangkok,
pada tanggal 11 Agustus 1966 diadakan pertemuan Jakarta. Kedua
delegasi menyepakati normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia.
Tokoh yang menandatangani persetujuan itu adalah Adam Malik dan
Tun Abdul Razak. Terselenggaranya pertemuan tersebut menandai
berakhirnya permusuhan di antara Indonesia dan Malaysia.
www.presiden.ri.go.id
Bab IV ~ Politik Luar Negeri Indonesia
118
Gambar 4.10 Pertemuan untuk Mendirikan ASEAN
10. Pembentukan ASEAN
Pada tanggal 8 Agustus 1967 lima negarawan Asia Tenggara
menandatangani sebuah deklarasi pembentukan Perhimpunan
Bangsa-bangsa Asia
Tenggara atau yang lebh dikenal dengan
Association
of South East Asian Nations (ASEAN
). Organisasi regional ini dibentuk
dengan bertitik tolak dari kesadaran bangsa-bangsa Asia Tenggara akan
perlunya solidaritas dan kerja sama di antara mereka. Melalui
kebersamaan sikap dan tindakan itu, diharapkan akan tercipta suatu
perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
Terbentuknya ASEAN didukung adanya kesamaan dalam beberapa
hal, yaitu :
a. persamaan letak geografis;
b . persamaan budaya, yakni Melayu Austronesia;
c. persamaan sejarah dan nasib, sama-sama bekas dijajah;
d. persamaan kepentingan di bidang ekonomi,sosial, dan
budaya.
Adapun tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada
tahun 1967 itu adalah:
a. Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik);
b . Wakil Perdana Menteri Malaysia (Tun Abdul Razak);
c. Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos);
d. Menteri Luar Negeri Singapura (Sinatambi Rajaratnam);
e. Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman).
www.pia.gov
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
119
Isilah tabel tentang peran Indonesia dalam kerja sama internasional
di bawah ini!
C. Kerja sama Internasional yang Bermanfaat bagi
Indonesia
1. Kerja sama Internasional Bidang Kesehatan
Memerangi HIV/AIDS lewat program bersama PBB mengenai
HIV/AIDS (UNAIDS). T
ujuanny
a adalah untuk mencegah penularan,
memberikan perawatan dan bantuan, menurunkan kerentanan
individu dan masyarakat, serta mengurangi dampak dari epidemik
HIV/AIDS. Bidang prioritasnya adalah pemuda, penduduk yang sangat
rentan, pencegahan penularan dari ibu ke anak, perawatan AIDS,
pengembangan vaksin.
2. Kerja sama Internasional Pengurangan Kemiskinan
Kegiatan ini lewat proklamasi Majelis Umum PBB bahwa tahun
1997 – 2006 sebagai Dasawarsa Internasional untuk penghapusan
kemiskinan.
Gambar 4.11
KTT APEC di Bogor
No
Momentum Keterlibatan Indonesia
dalam kerja sama ASEAN
1
2
3
4
5
Ta h u n
Jago Berlatih
www.googleimage.co.id
Bab IV ~ Politik Luar Negeri Indonesia
120
3. Kerja sama Internasional Bantuan untuk Anak-anak
Di bentuknya dana anak-anak PBB (UNICEF) pada tahun 1946
dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada hak-hak anak.
Usaha yang dilakukan dengan memberikan kepada mereka perawatan
kesehatan, gizi, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.
4. Kerja sama Internasional di Bidang Obat Terlarang
Disetujuinya konvensi PBB menentang perdagangan gelap
narkotika , dan bahan-bahan psikotropika (1988).
5. Kerja sama Internasional Perlindungan Lingkungan Laut
Disetujuinya Konvensi mengenai pencegahan polusi laut karena
pembuangan limbah dan bahan-bahan lainnya.
Rangkailah dalam sebuah kata baik secara horisontal maupun vertikal!
T
emukan nama 10 negara di dalamny
a!
6. Kerja sama Internasional Hak-hak Asasi Manusia
a.
Disetujuinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)
b
.
Disetujuinya Deklarasi Hak Asasi Anak (1959).
c.
Disetujuinya Perjanjian Internasional mengenai hak
ekonomi, sosial, dan kebudayaan (1966).
d.
Disetujuinya Perjanjian International tentang Hak-hak Sipil
dan Politik (1966).
e.
Disetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita (1979).
f.
Disetujuinya Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Hukum yang tidak Manusiawi atau
Merendahkan Derajat (1984).
O
AB P RU S I A
NM R U T D NN
GM E S I R D D
OAMR F R I
LYYP I IAR
AAAU P K PA
WS MA L T AN
BO S N I AHG
MA L AD EWA
UL I BANON
B
A
B
P
R
A
N
G
I
S
Jago Berpikir
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
121
7.
Kerja sama Internasional Bidang Perdamaian dan
Keamanan Internasional
a.
Membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan
Belanda lewat pembentukan Komisi Tiga Negara maupun
Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI).
b.
Dibentuk Organisasi Pengawasan Perdamaian PBB 1948 di
Timur T
engah.
c.
Dibentuk Kelompok Pengamat Militer PBB di India dan
Pakistan (UNMOGIP) 1949.
d.
Dibentuk Misi Perserikatan Transisional PBB di Timor-Timur
(UNTAET)
Gambar 4.12 Pengiriman Pasukan Garuda
untuk Misi Perdamaian Dunia
Cobalah berlatih mengisi titik-titik di bawah ini! Kerjakan di buku
tugasmu.
1.
Konvensi PBB menentang perdagangan gelap narkotika , dan bahan-
bahan psikotropika disahkan pada tahun ....
2.
.... adalah misi PBB di Timor Timur (sekarang Timor Leste)
3.
... dan ... dibentuk untuk membantu menyelesaikan sengketa antara
Indonesia dengan Belanda
4.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disetujui pada tahun ....
Jago Berlatih
www.sejarah.tni.id
Bab IV ~ Politik Luar Negeri Indonesia
122
R a n g k u m a n
1.
Kerja sama yang hanya melibatkan dua negara disebut kerja sama bilateral,
sedangkan yang melibatkan lebih dari dua negara disebut multilateral.
2.
Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas artinya
Indonesia bebas dari ikatan-ikatan apapun dari kekuatan dunia yang saling
bertentangan. Aktif artinya Indonesia senantiasa berusaha dan bekerja sama
dengan negara-negara lain untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian
dunia.
3.
Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia lebih banyak
mengarah kepada politik konfrontasi dan meninggalkan politik luar negeri
yang bebas dan aktif.
4.
Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 28 September
1950;
5.
Indonesia menjadi salah satu sponsor dan sekaligus sebagai tuan rumah di
selenggarakannya Konferensi Asia-Afrika tahun 1955;
6.
Indonesia menjadi salah satu pencetus gagasan didirikan Gerakan Non Blok
pada tahun 1961;
7.
Indonesia menjadi salah satu pendiri organisasi kerja sama regional Asia
Tenggara “ASEAN” yang dideklarasikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus
1967;
8.
Indonesia bersama-sama dengan anggota ASEAN lainnya menyetujui
dijadikannya ASEAN sebagai “Kawasan yang Damai, Bebas dan Netral” lewat
Deklarasi ZOPFAN yang ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 27
November 1971;
9.
Indonesia menjadi salah satu anggota Pasar Bebas di Kawasan Asia Pafisik
(APEC);
10. Indonesia pernah menjadi tuan rumah untuk menyelesaikan konflik di
Kamboja, lewat pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting (JIM).
11. Sumbangan RI dalam mewujudkan perdamaian dunia contohnya adalah
dengan mengirimkan Kontingen Garuda sampai empat belas kali;
12. Walaupun RI bukan Negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama
Islam, maka Indonesia menjadi anggota OKI dan banyak memberikan
sumbangan pemikiran bagi kepentingan umat Islam.
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
123
Uji Kompetensi
Ayo mengukur kemampuanmu dalam memahami materi yang telah
kamu pelajari. Kemampuanmu dapat kamu ukur dengan
mengerjaan soal-soal berikut. Selanjutnya, mintalah saran kepada
gurumu apakah kemampuanmu sudah cukup baik atau masih perlu
ditingkatkan.
1.
Hubungan luar negeri yang melibatkan dua negara disebut....
a.
bilateral
b .
multilateral
c.
polilateral
d.
diplomasi
2.
Secara resmi politik luar negeri bebas aktif Indonesia dinyatakan pada....
a.
17 Agustus 1945
b.
2 September 1948
c.
27 Juli 1950
d.
8 Agustus 1967
3.
Politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, bebas artinya....
a.
dapat berhubungan dengan negara mana pun
b .
dapat berpihak pada blok Barat maupun blok Timur
c.
tidak terikat negara mana pun
d.
tidak berurusan dengan negara mana pun
4.
Politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, aktif artinya....
a.
giat menjalin persahabatan dengan negara mana pun
b .
giat menata negara lain
c.
aktif mmenghapuskan penjajahan di dunia
d.
aktif mengenalkan politik luar negeri Indonesia
5.
Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan....
a.
kemerdekaan
b.
perdamaian
c.
keadilan sosial
d.
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
6.
Latar belakang lahirnya gerakan Non-Blok adalah....
a.
adanya perang dingin antara blok Utara dan Selatan
b .
adanya perang dingin antara blok Barat dan Timur
c.
adanya Perang Dunia I
d.
adanya Perang Dunia II
A.
Memilih jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat
Bab IV ~ Politik Luar Negeri Indonesia
124
7.
Tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik di luar negeri adalah....
a.
duta besar
b.
konsul jenderal
c.
menteri luar negeri
d.
diplomat
8.
Dalam menyelesaikan konflik Indonesia lebih memilih menggunakan cara....
a.
diplomasi
b.
kekerasan
c.
kekeluargaan
d.
konfrontasi
9.
Politik luar negeri, bebas aktif memiliki landasan idiil....
a.
Pancasila
b.
UUD 1945
c.
Tap MPR
d.
UU
10.
Usaha Pemerintah RI untuk mengurangi ketegangan antara blok Barat dan
Timur, pada tahun 1955 mengadakan konferensi di Bandung yang terkenal
dengan ....
a.
Konferensi Tingkat Tinggi
b .
Konferensi Asia Afrika
c.
Konferensi Malino
d.
Konferensi Meja Bundar
1.
Kerjasama dua negara disebut....
2.
Kersasama lebih dari dua negara (banyak negara) disebut....
3.
Jika terjadi sengketa antar negara, pemerintah Indonesia menginginkan
penyelesaian melalui....
4.
Dalam mengadakan hubungan dan kerja sama antar negara sebaiknya
saling....
5.
Perwakilan Indonesia di luar negeri yang m,engurusi perdagangan disebut....
6.
Indonesia masuk menjadi anggota PBB pertama kali tahun....
7.
Landasan idiil politik luar negeri RI adalah....
8.
Politik luar negeri RI bebas aktif, bebas artinya....
9.
Aktif artinya...
10.
Pasukan perdamaian yang bertugas menyelesaikan sengketa antarnegara dari
Indonesia disebut....
B.
Mengisi titik-titik dengan jawaban yang benar. Kerjakan di buku tugas.
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
125
1.
Mengapa setiap negara perlu menjalin hubungan Internasional?
2
.
Apa tujuan dilakukannya kerjasama Internasional?
3.
Apa yang kamu ketahui tentang AFTA?
4.
Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri itu?
5.
Sebutkan landasan politik luar negeri Indonesia!
6.
Jelaskan asas politik luar negeri Indonesia!
7.
Uraikan ciri-ciri politik bebas aktif!
8.
Terangkan tujuan politik luar negeri Indonesia!
9.
Jelaskan perkembangan politik luar negeri Indonesia!
10.
Tunjukkan wujud dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas
aktif!
C.
Menjawab pertanyaan
Bab IV ~ Politik Luar Negeri Indonesia
126
Aktivitasmu
Kerjakan secara mandiri
Terorisme merupakan persoalan internasional yang harus diatasi
melalui kerja sama antar negara. Indonesia juga seharusnya beperan dalam
kerja sama internasional untuk memberantas dan mencegah terorisme.
Bacalah berita-berita di koran atau buku-buku mengenai peran In-
donesia dalam pemberantasan terorisme. Tanyakan kepada orang tua atau
orang yang menurut kamu tahu mengenai masalah terorisme.
Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut, kemudian kumpulkan
kepada gurumu!
1. Apa yang kamu ketahui tentang terorisme?
2. Siapa saja pelaku terorisme yang kamu ketahui?
3. Apa peran Indonesia dalam memberantas terorisme?
Selamat beraktivitas!
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
127
Latihan Ulangan Umum Semester 2
Ayo mengukur kemampuan selama satu semester dengan mengerjakan
perintah-perintah di bawah ini. Setelah itu gurumu akan memberikan evaluasi
apakah kemampuanmu sudah mencapai target yang diinginkan atau masih
perlu ditingkatkan.
1.
Tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut,
kecuali
....
a.
perdamaian di kawasan Asia Tenggara
b .
pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara
c.
kerja sama bidang militer
d.
memelihara kerjasama di kawasan Asia Tenggara
2.
Negara ASEAN yang memiliki wilayah paling luas dan penduduk paling
banyak adalah.....
a.
Malaysia
b .
Indonesia
c.
Filipina
d.
Thailand
3.
Secara geografis wilayah Asia Tenggara sebelah timur berbatasan dengan....
a.
samudera Hindia
b .
samudera Pasifik
c.
Papua Nugini
d.
Cina
4.
Kerjasama ASEAN dimulai ketika terjadi deklarasi....
a.
Bangkok
b.
Singapura
c.
Kualalumpur
d.
Jakarta
5.
Negara Jiran (negara tetangga) Indonesia yang paling dekat adalah....
a.
Filipina
b .
Thailand
c.
Malaysia
d.
Myanmar
A.
Memilih a, b, c, atau d sebagai jawaban yang tepat!
Latihan Ulangan Semester 2
128
6.
Asia T
enggara amat strategis, karena....
a.
terletak di kawasan Asia Pasifik
b .
memiliki perairan yang luas
c.
kekayaan alamnya sangat melimpah
d.
terletak pada jalur lalu lintas dunia yang ramai
7.
Pada awal berdirinya anggota ASEAN berjumlah....
a.
5 negara
b .
6 negara
c.
7 negara
d.
8 negara
8.
Sekretariat ASEAN terdapat di negara....
a.
Malaysia
b .
Indonesia
c.
Filipina
d.
Singapura
9.
Penyelesaian konflik antarnegara ASEAN sebaiknya dilakukan dengan
cara......
a.
damai
b.
kekerasan
c.
hukuman
d.
pemboikotan
10.
Gagasan tentang AFTA mulai diluncurkan pada KTT ASEAN IV di negara....
a.
Thailand
b.
Singapura
c.
Malaysia
d.
Fulipina
11.
Lingkaran yang ada pada loga ASEAN melambangkan....
a.
cita-cita pendiri
b .
keberanian dan kedinamisan
c.
kemakmuran
d.
persatuan
12.
Tokoh deklarator ASEAN yang berasal dari Thailand adalah....
a.
Narcisco Ramos
b.
Rajaratnam
c.
Thanant Khoman
d.
Tun Abdul Razak
13.
Salah satu asas ASEAN adalah....
a.
membantu pertumbuhan ekonomi nasional negara anggota
b .
membentuk kelompok kerja ekonomi di kawasan Asia
c.
ikut campur tangan terhadap persoalan dalam negeri negara anggota
d.
membantu negara-negara lain untuk menjajah negara yang lemah
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
129
14
.
Negara di Asia yang masuk menjadi anggota ASEAN ke-10 adalah....
a.
Vietnam
b.
Laos
c.
Myanmar
d.
Kamboja
15.
Presiden RI yang menolak untuk bergabung dengan SEATO adalah....
a.
Ir Soekarno
b.
Soeharto
c.
B.J. Habibie
d.
Abdurrahman Wahid
16.
Hubungan luar negeri yang melibatkan dua negara disebut....
a.
bilateral
b .
multilateral
c.
polilateral
d.
diplomasi
17.
Secara resmi politik luar negeri bebas aktif Indonesia dinyatakan pada....
a.
17 Agustus 1945
b.
2 September 1948
c.
27 Juli 1950
d.
8 Agustus 1967
18.
Politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, bebas artinya....
a.
dapat berhubungan dengan negara mana pun
b .
dapat berpihak pada blok Barat maupun blok Timur
c.
tidak terikat negara mana pun
d.
tidak berurusan dengan negara mana pun
19.
Politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, aktif artinya....
a.
giat menjalin persahabatan dengan negara mana pun
b .
giat menata negara lain
c.
aktif mmenghapuskan penjajahan di dunia
d.
aktif mengenalkan politik luar negeri Indonesia
20.
Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan....
a.
kemerdekaan
b.
perdamaian
c.
keadilan sosial
d.
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
21.
Latar belakang lahirnya gerakan Non-Blok adalah......
a.
adanya perang dingin antara blok Utara dan Selatan
b .
adanya perang dingin antara blok Barat dan Timur
c.
adanya Perang Dunia I
d.
adanya Perang Dunia II
Latihan Ulangan Semester 2
130
22
.
Tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik di luar negeri adalah....
a.
duta besar
b.
konsul jenderal
c.
menteri luar negeri
d.
diplomat
23.
Dalam menyelesaikan konflik Indonesia lebih memilih menggunakan cara....
a.
diplomasi
b.
kekerasan
c.
kekeluargaan
d.
konfrontasi
24.
Politik luar negeri, bebas aktif memiliki landasan idiil....
a.
Pancasila
b.
UUD 1945
c.
Tap MPR
d.
UU
25.
Usaha Pemerintah RI untuk mengurangi ketegangan antara blok Barat dan
Timur, pada tahun 1955 mengadakan konferensi di Bandung yang terkenal
dengan ....
a.
Konferensi Tingkat Tinggi
b .
Konferensi Asia Afrika
c.
Konferensi Malino
d.
Konferensi Meja Bundar
1.
Sebutkan negarawan yang menandatangani berdirinya ASEAN!
2.
Mengapa letak Asia Tenggara strategis?
3.
Jelaskan asas ASEAN!
4.
Apa tujuan ASEAN?
5.
Berilah tiga contoh peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara!
6.
Mengapa setiap negara perlu menjalin hubungan internasional?
7.
Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri itu?
8.
Apa tujuan dilakukannya kerjasama internasional?
9.
Apa yang kamu ketahui tentang AFTA?
10.
Sebutkan landasan politik luar negeri Indonesia!
11.
Jelaskan asas politik luar negeri Indonesia!
12.
Uraikan ciri-ciri politik bebas aktif!
13.
Tunjukkan wujud dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas
aktif!
14.
Terangkan tujuan politik luar negeri Indonesia!
15.
Jelaskan perkembangan politik luar negeri Indonesia!
B.
Menjawab pertanyaan!
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
131
Astrid S. Susanto. 1995.
Globalisasi dan Komunikasi
. Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan.
Bonnie Setiawan. 2001.
Menggugat Globalisasi
. Jakarta: INFID (
International NGO Forum on Indonesia Development)
dan dan
IGJ (
Intstitut for Global Justice).
BSNP. 2006.
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan SD.
Jakarta: Diknas.
Departemen Dalam Negeri. 2006.
Peraturan Pemerintah RI No. 72
Tahun 2005 Tentang Desa.
Edi Sigar. 2003.
Buku Pintar Indonesia
. Jakarta: Pustaka Delapratasa.
Fokus Media. 2005.
Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 Tentang
Pemilihan
,
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah.
Inu Kencana Syafiie. 2002.
Sistem Pemerintahan Indonesia
. Jakarta:
Rineka Cipta.
Mas’ud Thayib. 1995
. Atlas Indonesia, Dunia dan Budayanya.
Jakarta:
CV Tarity Samudera Berlian.
Sunarso. 2006.
Pendidikan Kewarganegaraan
. Yogyakarta: UNY Press.
Sunarso. 2005.
Pendidikan Pancasila
. Yogyakarta: PPKP Press.
Semiawan, Conny R. 1996.
Ensiklopedi Populer Anak Jilid 1-6.
Jakarta:
Ichtiar Baru Van Hoeve.
Sekretariat Negara. 2004.
50 Tahun Indonesia Merdeka
. Jakarta:
Sekneg.
Daftar Pustaka
132
Sekretariat Negara. 2005. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekneg.
Staf Ensiklopedi Nasional Indonesia. 1990.
Ensiklopedi Nasional
Indonesia
. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
Koentjaraningrat. 2004.
Manusia dan Kebudayaan Indonesia.
Jakarta:
Djambatan.
Naisbitt, John dan Patricia Aburdene. 1990.
Megatrends 2000
: Ten
New Directions for the 1990’s. New York: Avon Books.
Qodri Azizy. 2003.
Melawan Globalisasi
. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
133
abolisi
: penghapusan (pencabutan) hukuman
agresi
: serangan
amnesti
: pengampunan oleh kepala negara
angket
: hak untuk
bilateral
: Hubungan antara dua pihak (negara)
budget
: anggaran
deklarasi
: pengumum
an, pemberitahuan
Delegasi
: utusan
diplomasi
: tugas yang dijalankan oleh diplomat, utusan
negara, dan sebagainya dalam hubungan
antar negara; kemampuan untuk berargumen
secara baik
diskriminatif
: bersifat memb
erikan perlakuan yang tidak
sama
era
: jaman
grasi
: pengampunan
ideologi
: seperangkat gagasan dasaryang dianut atau
dipedomani
idiil
: mendasar, luhur
imunitas
: kekeb
alan hukum
independen
: bebas, merdeka
Inspektoral
: pengawasan
Investasi
: penanaman Modal
integritas
: kepribadian
interpelasi
: hak untuk bertanya
intervensi
: campur tangan
kampanye
: gerakan atau kegiatan untuk menarik
simpatisan
kapitalis
: pemilik modal
kolonialisme
: penjajahan
komisi
: panitia, badan, lembaga
komite
: panitia
Kompetisi
: perlombaan
Komponen
: bagian, unsur
Komunitas
: masyarakat
konferensi
: perundingan akbar, muktamar
Glosarium
134
konfrontasi
: pertentang
an, saling berlawanan dengan
berhadap-hadapan
konstitusi
: undang-undang dasar; hukum dasar
korupsi
: perilaku menggelapkan/merugikan
keuangan negara
kristalisasi
: penj
ernihan
liberalis
: peng
anut liberalisme (paham kebebasan)
momentum
: waktu, even, saat
monarki
: k
erajaan
multilateral
: hubungan antar beberapa negara
otonomi
: kemandiri
pakta
: persekutuan kerjasama, persetujuan
paripurna
: sempurna; tuntas
proklamasi
: pengumuman, pemberitahuan kepada
khalayak
pleno
: rapat lengkap
rasialisme
: paham yang
membeda-bedakan ras
reformasi
: p
erubahan atau perpindahan ke tatanan
baru
regional
: daerah
rehabilitasi
: pem
ulihan, perbaikan
rekomendasi
: saran, nasehat, rujukan
solidaritas
: rasa setia k
awan
solusi
: jalan keluar
stabilitas
: kemantap
an, keseimbangan
solusi
: jalan keluar
toleransi
: sikap menghargai pendapat orang lain yang
berbeda
terorisme
: gerakan mengacau tatanan masyarakat
untuk mencapai tujuan tertentu (biasanya
bersifat politis)
territorial
: wilayah; bersifat kewilayahan
Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas VI
135
A
abolisi
51,
58, 69
agresi
1 1 3
amnesti
51, 58, 69
anggaran
52, 54, 64, 67
anggaran
53, 69
angket
53, 70, 75
B
bebasaktif
105, 106, 110, 111,
114, 123, 124, 125, 128,
129, 130
bilateral
108, 122, 123, 128
BPUPKI
3, 4, 13, 17, 18, 22, 2
8, 29, 31, 74, 77, 78
budget
70, 75
D
dasa sila
113, 114
deklarasi
89, 90, 94, 96, 97,
101, 118, 120, 122, 126
demokrasi
4, 34, 35, 58, 65, 85,
86, 99, 122
diplomasi
123, 124, 128, 129
diskriminatif 8
duta
51, 58, 69, 109, 124,
129
E
era
105, 106, 107
G
globalisasi
100, 105, 106, 107
grasi
51, 58, 69
I
IBRD
112
ideologi
31, 84, 115
idiil
124, 129, 130
IMF
112
imunitas
50, 54
independen 3 9
integritas
93, 113
internasional 53, 80, 81, 90, 97, 100,
105, 106, 110, 111, 113,
115, 116, 117, 119, 120,
121,125, 130
interpelasi
53, 70, 75
intervensi
113
K
kampanye
42, 43, 44, 46, 47
kapitalis
115
kedaulatan
7, 21, 35, 38, 49, 68,
93, 113
kolonialisme
113
komisi
39, 49, 53, 54, 72, 73,
78, 121
komite nasional 7, 9, 19
konferensi
21,92, 97, 98,112,
113, 114, 122, 124,
129
konfrontasi
89,
116, 117,
122, 124, 129
konstitusi
49, 52, 55, 56, 69,
73, 78
koordinasi
91, 92
korupsi
52, 53
kristalisasi
2 8
L
legislatif
37, 39, 43, 48, 49, 53,
64, 67, 68, 69, 72, 77
liberalis
115
LSM
42
M
mitra
64, 67
modern
82, 88, 107, 111
Mohammad Yamin 3, 19
momentum
8, 119
multilateral
108, 122, 123, 128
Indeks
136
O
orator
13, 20
otonomi
54, 55, 65, 67, 68
P
pakta
89, 115
partai politik
36, 38, 40, 41, 42,
43, 53, 56, 67, 69
PBB
98, 111, 112, 113,
116, 117, 119, 120,
121, 122, 124, 130
pemerintahan
6,
17, 27, 33,34, 51,
54, 57, 58, 59, 62, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70,
72,76, 77, 78, 81, 82,
83, 86, 92, 95
piagam
4, 13, 14, 15, 28,
29, 30, 31, 74, 75,
78, 113
pilkada
33, 34, 36, 39, 44, 45,
46, 48, 63, 67, 68, 78
politik
34, 36, 38, 40, 41,
42, 43, 53, 56, 59, 67,
69, 88, 93,94, 100, 105,
106, 107, 108, 110,
111, 113, 114, 114,115,
117, 120, 122, 123,
124, 125, 128, 129, 130
proklamasi
7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 20, 31, 78, 119
R
Radjiman Wediodiningrat 3
rapat pleno
1 4
rasialisme
113
reformasi
6, 71, 77
regional
90, 94, 100, 111, 118,
122
rehabilitasi
51, 58, 69
rekomendasi
5 3
S
sidang paripurna49, 52
sistem
6, 27, 33, 34, 42, 56
Soekarno
3, 4, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17, 18,
20,27,28,29,74,89,103,
115,116,128
solusi
1 1 5
T
tatanan
1 7
terorisme
94, 98, 125
teritorial
113
U
UNCI
112, 121
UNESCO
112
W
WHO
112
Y
yudikatif
48, 49, 72, 77
Untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI
ISBN 978-979-068-644-1
Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah
dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 81 Tahun 2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang
Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digu-
nakan dalam Proses pembelajaran.
Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 9.116,-
ISBN 978-979-068-625-0 (no. jil
id
lengkap)